Jelang Pilbup Kediri, Bawaslu Petakan Tingkat Kerawanan

Kediri, koranmemo.com — Menjelang Pemilihan Bupati (pilbup) Kediri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri mulai melakukan persiapan. Tidak hanya sekadar mempersiapkan anggaran untuk biaya operasional, namun sudah mulai memetakan daerah yang dinilai rawan saat proses Pilbup dilaksanakan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Umma mengatakan, pemetaan daerah rawan di Kabupaten Kediri, memang menjadi langkah awal selain merencanakan anggaran. Pasalnya, untuk proses Pilbup, tingkat kerawanan dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kerawanan pada proses pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).Tidak ingin mengambil risiko, pihak Bawaslu sudah merencanakan, dari lima komisioner yang ada, masing-masing akan menjadi koordinator wilayah (korwil). “Karena wilayah Kabupaten Kediri yang luas dan ada dua sisi, barat dan timur sungai, kami akan membentuk korwil. Tiap ketua korwil, nantinya akan melakukan monitoring ke 4 sampai 5 kecamatan,” ujarnya, Jumat (12/7).

Pasalnya, pihak Bawaslu menilai tingkat kerawanan di Kabupaten Kediri rata, dengan demikian Bawaslu dapat meningkatkan kewaspadaan. Jika mengacu pada Pilpres dan Pileg, pengawasan terhadap calon pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi sorotan utama, karena sempat ada selisih jumlah DPT yang diterima oleh Bawaslu dan KPU, maupun petugas di lapangan.

Untuk masalah DPT tersebut, memang perlu koordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan KPU dan Dispenduckcapil Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar masyarakat, pihak Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Mengapa permasalah DPT sangat diperhatikan? Lantaran, saat proses Pilpres dan Pileg, Bawaslu menemukan DPT ganda, selain itu pengawasan terhadap petugas pemungutan suara juga perlu dilakukan. Mengingat, di salah satu daerah di Kecamatan Tarokan, sampai dilakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).

Selain itu, koordinasi dengan pihak tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), organisasi masyarakat (ormas), dan tokoh serta organisasi pemuda juga penting. Ini lantaran, di tingkat daerah justru tingkat fanatik untuk mendukung salah satu calon sangat tinggi. “Dengan melakukan koordinasi, maka tingkat kerawanan juga dapat diminimalisir,” sahutnya.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date