Jelang Pilbup dan Pilgub, DPD RI Pantau Kesiapan Panwaskab 

Nganjuk, koranmemo.com-Drs. H. Budiono, M. Si, anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke kantor Panwaskab Nganjuk, Jl. Dermojoyo Kelurahan Payaman Kecamatan / Kabupaten Nganjuk, Selasa (2/1) pagi. Kedatangan anggota DPD RI beserta rombongan guna meninjau kesiapan Panwaskab setempat dalam menghadapi Pilkada serentak 2018.

Pantauan Koranmemo.com, kedatangan Budiono bersama rombongan disambut secara langsung oleh Ketua beserta anggota Panwaskab Nganjuk, dan beberapa perwakilan Panwascam di wilayahnya.

“Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu semakin luas, pesan dari Bawaslu harus lebih berhati-hati jangan sampai ada gugatan sengketa proses yang dilakukan oleh kontestan karena apa yang telah menjadi keputusan KPU akan dapat dianulir oleh keputusan Bawaslu,” ujar Ketua Panwaskab Nganjuk, Abdul Sukur Djunaidi dalam sambutan.

Dijelaskan, dalam proses pentahapan Pilkada diharapkan PPL sebelum 17 Januari 2018 sudah terbentuk di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Sukur menyebut PPL tersebut nantinya akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara yang akan berlangsung di 2.079 TPS se – Kabupaten Nganjuk.

“Untuk Panwascam kita sudah terbentuk, sedangkan untuk anggaran yang kita ajukan Rp 10,5 Milyar yang terealisasi hanya Rp 5,6 Milyar. Sehingga, kantor sekretariat Panwascam yang kita harapkan ada tidak bisa terealisasi dan harus menumpang di kantor Kecamatan masing-masing,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI Drs. H. Budiono, M.Si dalam sambutan mengucapkan banyak terimakasih kepada Panwaskab Nganjuk beserta jajarannya, termasuk para Panwascam yang bisa hadir pada kesempatan ini.

 “Saya saat ini sedang melaksanakan tugas dari lembaga saya dari DPD RI terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Jatim yang akan berlangsung di 18 Kabupate / Kota dan 1 Pilgub Jatim,” jelasnya.

Dia menyebut terkait jumlah SDM yang diperbantukan di Panwaslu sangat terbatas, termasuk adanya anggaran yang tidak sesuai harapan dan merupakan masalah yang saat ini dihadapi oleh Panwaslu hampir di seluruh wilayah Jatim.

Menurutnya, hal itu tidak terlepas pada pemerintahan Joko Widodo lantaran di Kabupaten Nganjuk belum ada rekrutmen CPNS, sehingga dimungkinkan Pemda juga mengalami keterbatasan ASN yang bisa diperbantukan ke Panwaslu.

“Terkait anggaran agar dipertanggungjawabkan sesuai peruntukkannya, meskipun tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan namun tetap diatur dan digunakan sesuai ketentuan yang ada,” imbaunya.

Budiono dan rombongan akan melaksanakan pengawasan dengan kontrol kepada Panwaslu. Sehingga, untuk situasi politik saat ini yang masih kondusif agar tetap dijaga dan diantisipasi adanya kerawanan-kerawanan seperti adanya money politik.

Reporter: Andik Sukaca

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.