Ini Sistem PPDB yang Diterapkan di Surabaya

Surabaya, koranmemo.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.51 tahun 2018 tentang PPDB dan surat edaran (SE) bersama antara Mendikbud dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 420/2973/SJ tentang PPDB ditujukan kepada kepala daerah se-Indonesia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dr. Ikhsan, S.Psi dalam konferensi pers mengatakan pihaknya tetap berpedoman pada  aturan Permendikbud No. 51 tahun 2018 karena hal tersebut sesuai perintah dari Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang telah mengirimkan surat ke Kementerian untuk memastikan agar tak salah dalam mengambil langkah pada menerapkan sistem PPDB di Surabaya.

“Kami sudah mengirimkan surat ke Menteri, karena kan sudah aturannya jadi, tidak bisa kami abaikan, maka kami tanyakan itu,” katanya, Rabu (8/5/2019).

Selama ini lanjut Ikhsan, pada sistem PPDB di Surabaya telah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dengan beberapa jalur yakni, pada jalur prestasi, kawasan, regular, inklusi, dan mitra warga. Namun, dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 sistem PPDB. kemudian, diatur menggunakan 3 (tiga) jalur diantaranya, pertama dengan jalur zonasi kuota 90 persen, kedua prestasi 5 persen dan ketiga jalur mutasi kerja orang tua sebanyak 5 persen,” sambungnya.

Kendati demikian lanjutnya, karena ada daerah yang tetap menggunakan sistem PPDB yang mengacu pada nilai hasil ujian nasional (UN) untuk pendaftaran, untuk pihaknya memastikan sistem pelaksanaan PPDB kemudian berkirim surat ke kementerian untuk memastikan aturan dalam pelaksanaan tersebut. “Kami harus lakukan itu dengan sesuai perintah dari Ibu Walikota Surabaya, maka kami kirimkan surat, intinya untuk ingin menanyakan perihal pelaksanaan PPDB,” sebut Ikhsan kepada koranmemo.com.

Hasil bersurat dan konsultasi dengan pihak Kemendikbud itu Ikhsan menjelaskan bahwa, pada pelaksanaan PPDB 2019 baik di kabupaten/kota harus tetap berpedoman pada Permendikbud 51 tahun 2018. Konsep zonasi adalah, anak bisa sekolah di dekat rumah masing-masing.

Selain itu katanya, jika pada PPDB tahun lalu, menggunakan jalur reguler dengan berbasis nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) SD, pada tahun ini diubah menjadi jalur zonasi berdasarkan jarak kedekatan rumah dengan sekolah. Dikatakan, jika tahun lalu Surabaya memiliki jalur sekolah kawasan tahun ini berubah menjadi sekolah khusus. Jika tahun lalu, pelaksanaan PPDB SMP sekolah kawasan menggunakan nilai USBN rata-rata 8,5 baru bisa mendaftar. Kemudian adalah, siswa mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA). “Sekolah kawasan ini sudah 7 tahun diselenggarakan Pemkot Surabaya,” ujar Ikhsan.

Dia menyampaikan, dalam pasal 23 Permendikbud 51 tahun 2018 ada sekolah yang dikecualikan oleh PPDB zonasi yang salah satunya adalah, sekolah dengan yang menyelenggarakan sekolah khusus. Hasil konsultasi dengan Kemendikbud nantinya, jalur sekolah kawasan akan menjadi sekolah khusus. “Permendikbud mengakomodir keberadaan sekolah-sekolah khusus ini,” ungkap Ikhsan.

Dia menuturkan, jumlah pada sekolah khusus ini sebanyak 11 lembaga. Dari sekolah-sekolah ini sudah tersebar di 5 (lima) wilayah yang ada di Kota Surabaya antaranya, SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 22, SMPN25, SMPN 26, dan SMPN 35. Sekolah kawasan yang akan menjadi sekolah khusus merupakan acuan standar bagi sekolah negeri dan swasta di sekitarnya untuk percepatan kualitas  pendidikan.

Ikhsan juga memastikan bahwa, sistem PPDB Surabaya akan tetap berpedoman pada Permendikbud 51 tahun 2018. Tahapan PPDB di Kota Surabaya dimulai dari jalur inklusi dan mitra warga. Serta selanjutnya jalur sekolah khusus siswa bisa memilih di 2 (dua) sekolah yaitu, 1 (satu) di dalam zona, dan satunya lagi di luar zona tahap terakhir adalah jalur zonasi. “Jadi yang tidak lolos jalur sekolah khusus ini bisa mendaftarkan ke jalur zonasi,” tukasnya.

Reporter M Fauzi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date