Ini Kendala Penyaluran BPNT di Trenggalek

Trenggalek, koranmemo.com – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Trenggalek menemui kendala cukup berarti. Kendala itu berupa topografis wilayah yang menyebabkan akses koneksi jaringan salah satu bank milik pemerintah belum dapat menjangkau hingga ke pelosok. Oleh sebab itu, kesiapan pendukung infrastruktur terus dilakukan agar target penyaluran BPNT yang seharusnya disalurkan pada November 2018 lalu dapat segera terealisasi.

Ratna Sulistyowati, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Trenggalek mengatakan, untuk mengantisipasi bertambah rentannya keterlambatan penyaluran BPNT itu pihaknya telah mengebut pengerjaan sarana penunjang. Pasalnya hingga saat ini BPNT belum tersalurkan kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Trenggalek.

“Sampai saat ini belum tersalurkan. Untuk anggarannya sudah siap, cuman infrastruktur penunjang belum memadai, kita usahakan. Jadi topografis Trenggalek cukup berpengaruh. Utamanya seperti Kecamatan Pule, Munjungan, Dongko,” ujarnya saat dikonfirmasi koranmemo.com, Jumat (11/1).

Bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM), lanjut Ratna memang terjadi perubahan dari sebelumnya bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) menjadi BPNT. Karena perubahan itu, butuh infrastruktur penunjang mengingat bantuan bakal diberikan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS). Terlebih topografis wilayah Kabupaten Trenggalek menjadi tantangan tersendiri mengingat pola penyaluran bantuan ini menggunakan non tunai.

“Sehingga butuh mesin elektronik data capture (EDC) di beberapa titik. Sampai saat ini agen penyalurnya masih belum ada. Ini tengah kami bahas bersama. Karena sekarang menggunakan KKS, non tunai,” kata Ratna.

Infrastruktur penunjang KKS dibutuhkan beberapa sarana penunjang seperti mesin EDC untuk bertransaksi di beberapa agen penyalur yang dipilih. Ratna menargetkan pada 14 Januari 2019 akan melaunching BPNT tahap pertama di Kecamatan Durenan, yang nantinya akan dilakukan secara masif di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Sementara untuk keterlambatan penyaluran BPNT selama dua bulan akan dirapel.

“BPNT diterima setiap tanggal 25. Di Trenggalek sudah tahap empat penerimaan beras pada November lalu, jadi nanti untuk dua bulan itu di Rapel. Nanti kita launching untuk pertama di Kecamatan Durenan dan nantinya bertahap,” ujarnya sembari menyebut akan memberikan sosialisasi terkait perubahan pola penyaluran dari bentuk fisik menjadi non tunai melalui KKS

Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Trenggalek mempunyai sebanyak 58.553 KPM. Nantinya masing-masing kepala keluarga (KK) penerima manfaat akan mendapat BPNT sebesar Rp 110 ribu yang akan disalurkan setiap tanggal 25. Jumlah itu fluktuasi menyesuaikan verifikasi data yang akan dimasukkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang akan diinput setiap Mei dan November.

“Verifikasi bisa dilakukan setiap hari, namun untuk inputnya dilakukan pada Mei dan November. Karena harus masuk basis data terpadu (BDT) setelah melalui verifikasi berdasarkan barometer yang sudah ditentukan,” pungkasnya.

Reporter Angga Prasetya
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date