IDI Tolak Program DLP

Jombang, koranmemo.com – Puluhan dokter di yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang, menggelar aksi unjuk rasa di halaman RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) setempat, Senin (24/10) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menolak program pemerintah berupa studi DLP (Dokter Layanan Primer) yakni program peningkatan kompetensi dokter dengan menempuh pendidikan tambahan selama enam semester atau tiga tahun.

Pengamatan wartawan, sekitar 70 dokter itu berbaris di depan RSUD Jombang sembari membentangkan spanduk tuntutan. Salah satu spanduk itu bertuliskan ‘Turunkan Biaya Pendidikan Dokter, Orang Miskin Berhak Jadi Dokter’. Tuntutan juga disampaikan lewat orasi secara bergantian.

Ketua IDI Jombang, dr Ahmad Iskandar Zulkarnain mengatakan, pemerintah menggulirkan program DLP bagi dokter. Rencananya, tiap dokter harus harus menempuh pendidikan tambahan atau kompetensi selama enam semester. “Biaya DLP sebesar Rp16,5 juta per semester atau sekitar Rp100 juta selama tiga tahun. Memang, untuk sementara pembiayaan itu disokong pemerintah. Namun kami yakin kedepan beban pembiayaan itu kita tanggung sendiri. Yang jelas program DLP memberatkan dokter,” kata Iskandar kepada wartawan.

Iskandar menilai, program DLP sama halnya dengan pemborosan uang negara sehingga pada akhirnya membebani rakyat. Padahal, ketika selesai menempuh pendidikan kedokteran, maka seseorang sudah layak untuk menyandang profesi dokter. “Makanya kami dari IDI Jombang menolak prgram DLP. Program itu memboroskan uang negara. Lebih baik digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Semisal membangun Puskesmas,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut IDI juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan dokter. Untuk bisa menempukan pendidikan kedokteran, diperlukan biaya hingga ratusan juta rupiah. Dengan begitu, profesi tersebut hanya bisa dinikmati kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat miskin hanya bisa bermimpi menjadi dokter. “Dampaknya, ketika sudah menjadi dokter maka seseorang akan mencari uang untuk mengembalikan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan tersebut. Dokter tidak lagi berpikir soal kemanusiaan. Oleh karena itu kami juga meminta agar liberalisasi pendidikan dihentikan,” tegasnya.

Usai menggelar orasi, puluhan dokter itu bergerak ke Jalan Wahid Hasyim atau jalan raya tepat depan RSUD Jombang. Di lokasi itu, para dokter membagikan bunga mawar dan selebaran kepada para pengguna jalan. Aksi damai itu sekaligus untuk memperingati hari ulang tahun IDI ke – 66 yang jatuh pada 24 Oktober. (ag)

Mojokerto Juga Tolak DLP

Penolakan terhadap program SMP juga berlangsung di Mojokerto. Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mojokerto menggelar aksi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten dan Kota Mojokerto, Senin (24/10). Mereka menolak sistem kebijakan pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) karena dinilai program tersebut hanya pemborosan anggaran.

Dr Heru, salah satu anggota IDI Kabupaten Mojokerto, mengatakan jika IDI menolak progam pendidikan DLP karena progam tersebut dinilai hanya memboroskan anggaran saja. “Saya rasa pelayanan dokter saat ini sudah optimal, apabila program DLP dilaksanakan siapa yang akan melayani masyarakat. Kita akan berikan petisi berisi penolakan adanya progam pendidikan DLP dan menuntut adanya reformasi dalam dunia kesehatan Indonesia,” ungkapnya.

Menanggapi aksi IDI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christina Indah Wahyu, mendukung penundaan progam pendidikan DLP karena harus dilaksanakan kaji ulang secara sistematis. “Penolakan progam pendidikan DLP, juga harus disertai dengan dasar yang jelas. Misalnya terkait dengan pemborosan anggaran,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) membuka program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Program DLP tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kompetensi dokter terutama pada aspek promotif dan preventif.

Program studi tersebut sudah dibuka pada 1 September 2016 lalu. Para dokter menilai, DLP hanya memperpanjang waktu belajar atau proses pendidikan bagi calon dokter. Penambahan DLP selama tiga tahun pendidikan, akibatnya dokter baru lambat memasuki dunia kerja karena pendidikan kedokteran memiliki masa pendidikan paling panjang di Indonesia.

Seorang yang ingin menjadi dokter harus menempuh pendidikan sarjana kedokteran minimal empat tahun dan harus menjalani masa koasisten selama dua tahun. Setelah lulus koasisten, dilanjutkan menjalani uji kompetensi selama satu tahun. Terakhir, seorang dokter tersebut harus menjalani satu interensif, setelah itu baru dapat menjalankan praktik kedokteran. (ag)

100 Dokter Lakukan Aksi Damai

Sementara itu dari Trenggalek dilaporkan, sekitar 100 dokter baik dokter spesialis maupun dokter umum yang tergabung dalam IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Trenggalek  menggelar aksi damai. Mereka membawa poster berbagai tulisan yang menjadi suara mereka, serta membacakan pernyataan sikap yang merupakan wujud keprihatinan dokter indonesia terkait pelayanan kesehatan dan juga sistem pendidikan kedokteran Indonesia, Senin (24/10) di halaman  pendopo Manggala Praja Trenggalek.

Pernyataan sikap peserta aksi dibacakan oleh dr Muhamad Rofik Irianto di hadapan  dokter peserta aksi yang menyebut program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) sekarang ini justru memperburuk layanan kesehatan kepada masyarakat . Mereka beralasan program tersebut hanya membuang-buang anggaran negara serta membutuhkan waktu yang lama. “Bayangkan saja, dokter harus sekolah sembilan tahun,” kata dr Muhammad Rofik , koordinator aksi .

Rofik juga mengatakan bahwa para dokter galau dengan program Dokter Layanan Primer kendati pemerintah beralasan agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dokter.
Kegalauan itu, kata dia, didasari karena untuk mengikuti serangkaian pendidikan hingga mencapai predikat dokter layanan primer membutuhkan waktu sampai sembilan tahun.
“Tidak hanya orang kaya saja bisa jadi dokter tapi orang miskinpun bisa jadi dokter, karena itu sebagai hak warga negara Indonesia,” terangnya.

Muhamad Rofik Irianto juga membacakan siaran berita pengurus IDI dalam aksi damai untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-36 IDI ,akan tetapi pihaknya berkabung karena banyak dokter umum yang telah menyeleseikan sekolah namun tidak bisa langsung praktik tetapi harus menempuh sekolah lagi tiga tahun.
“Kebijakan program pendidikan dokter layanan primer yang pembahasannya belum tuntas ditingkat organisasi profesional, yang dirasa dipaksakan aturannya serta dianggap dapat menimbulkan konflik horizontal antar dokter layanan di tingkat pertama,” lanjutnya.

Rofik menambahkan, program tersebut tidak pro rakyat. Sebab, kata dia, lulusan dari Dokter Layanan Primer tetap saja mengabdi menjadi dokter umum biasa. Padahal kebutuhan dokter di daerah masih terbatas. Dia menilai lebih baik biaya yang dianggarkan untuk pendidikan Dokter Layanan Primer dialokasikan untuk pengadaan fasilitas layanan kesehatan di daerah.

Dalam aksi damai ini juga diisi orasi secara bergantian dan menyampaikan terkait aspirasi mereka sambil mengangkat poster. (gleb/haz)

 

Follow Untuk Berita Up to Date