Honorer K-1 Kembali Unjuk Rasa

Nganjuk, Koran MemoRatusan tenaga honorer kategori 1 (K1) Kabupaten Nganjuk kembali menggelar unjuk rasa untuk kesekian kalinya, Jumat (15/4) pagi. Massa yang menuntut kejelasan terhadap nasibnya ini juga menjadikan kantor DPRD setempat sebagai salah satu sasaran demo. Mereka mendesak agar wakil rakyat juga ikut turut mendukung pengangkatan para honorer K-1 menjadi CPNS.

Massa honorer K-1 Kabupaten Nganjuk menuju kantor DPRD setempat untuk menyuarakan aspirasi (andik/memo)
Massa honorer K-1 Kabupaten Nganjuk menuju kantor DPRD setempat untuk menyuarakan aspirasi (andik/memo)

Pantauan Koran Memo, massa menggelar demo di sejumlah lokasi di antaranya, kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), DPRD, dan di depan kantor Pemkab Nganjuk. Unjuk rasa kali ini sempat membuat kemacetan di sejumlah titik lantaran jumlah massa yang sangat banyak dan rata-rata mengendarai sepeda motor. Sepanjang perjalanan, massa terdengar meneriakkan tuntutan-tuntutannya sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan yang diinginkan.

Sajianto, Ketua Forum Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk mengungkapkan jika selama ini pihak pemkab terkesan mengulur penerbitan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Karena itu pihaknya memilih untuk menggelar aksi ini kesekian kali lantaran pembicaraan dengan eksekutif tak membuahkan hasil. “Kami terakhir ke sana, Selasa (12/4) lalu. Tapi karena masih belum juga menemui kejelasan akhirnya kami mengadakan aksi ini,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengancam akan menggelar aksi serupa lebih dari satu hari. Bahkan dia tidak segan-segan untuk melakukan demo setiap hari jika penerbitan SPTJM tak kunjung menemui kejelasan. Informasinya, demo tersebut akan dimulai Senin (18/4) mendatang.

Puji Santoso, Ketua DPRD Nganjuk dikonfirmasi perihal ini mengatakan jika dalam masalah ini dewan tidak dalam posisi mengambil keputusan. Berdasarkan surat maupun konsultasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), keputusan ada di pihak eksekutif. “Kami tidak dalam posisi memutuskan karena keputusan ada di sana,” jelasnya.

Ketua dewan juga menyarankan agar persoalan ini lekas diselesaikan. Menurutnya, jika memang semua pertimbangan, mulai anggaran maupun tujuan hukum tentang K1 sudah dilakukan, pihaknya meminta agar SPTJM segera diterbitkan. “Memang perlu dilakukan pertimbangan. Tetapi jika memang sudah memenuhi semuanya kami berharap segera diterbitkan,” imbuhnya.(and)

Follow Untuk Berita Up to Date