Eksekutif-Legislatif Bakal Kerja ‘Maraton’ Bahas Regulasi Pencairan Gaji ke-14

Trenggalek, Koranmemo.com – Kalangan eksekutif dan legislatif tengah bekerja ‘maraton’ menyelesaikan pembahasan aturan teknis pencairan tunjangan hari raya (THR). Kejar tayang penyelesaian peraturan daerah (Perda) ini dilakukan agar pencairan gaji ke-14 itu bisa tepat waktu. Berdasarkan ketentuan, THR diberikan paling lambat sepuluh hari sebelum Lebaran. Padahal untuk pembahasan sebuah Perda memerlukan proses yang cukup panjang.

Penyusunan Perda yang akan dilakukan secara maraton ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2019 yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo. Dalam PP itu, pada pasal 10 ayat 2 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) diatur dengan Perda.

Padahal di tingkat daerah belum ada Perda yang mengatur tentang teknis pencairan THR yang bersumber dari APBD mengingat mekanisme pencairan tahun ini berbeda ketimbang tahun sebelumnya. Tak ayal, kondisi ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) Trenggalek beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek harus bekerja ekstra, menyikapi waktu yang semakin mepet dengan lebaran.

“Prinsipnya kalau Pemerintah Pusat menginginkan Perda, kami siap saja. Karena ini tuntutan hajat hidup orang banyak, waktu sepuluh haripun kalau kerja maraton saya pikir tidak ada masalah,” ujar Agus Cahyono, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Senin (13/5).

Pemampatan efektivitas pembahasan Perda itu tidak akan mengurangi tahapan pembahasan Perda pada umumnya yang biasanya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan. Meskipun demikian, ia enggan berspekulasi jika pembahasan aturan teknis pencairan THR itu bisa rampung tepat waktu. Namun pasca PP itu diterbitkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan eksekutif.

“Drafnya Raperda sudah disiapkan eksekutif. Selain itu inikan amanat PP, istilahnya tidak perlu naskah akademik, hearing, uji publik, kan nggak perlu. Tapi alurnya tetap, dimasukkan Propemperda, dibuat Pansus dan dibahas. Sebetulnya terkait itu tidak ndakik-ndakik, Pansus dibahas sehari atau dua hari selesai. Poinnya cuman tindak lanjut PP. Tapi finalnya besok, pasca rapat Bamus (Selasa, 14/5,red),” kata Agus Cahyono.

Ia menyebut telah berkoordinasi perihal adanya kemungkinan kesalahan PP nomor 36 tahun 2019 yang baru saja disahkan utamanya pada Pasal 10 ayat 2 yang mengharuskan aturan teknis Perda untuk pencairan. Rupanya ketentuan ini juga berlaku pada pencairan gaji ke-13 yang mana telah diatur secara spesifik dalam PP nomor 35 tahun 2019.

“Sebetulnya saya tadi sudah minta ke Sekwan untuk konfirmasi. Apakah perlu barang kali pimpinan konsultasi ke Provinsi, terkait hal itu. Tapi finalnya besok dalam Bamus, nanti menentukan apakah direspon atau tidak. Dengan waktu sedekat ini mampu kita kejar atau tidak itu keputusan besok. Kalau ini tadi hasil diskusi saya dengan sekwan,” pungkasnya.

Senada diungkapkan Joko Irianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda Trenggalek yang menyebut terus mengkoordinasikan bersama kalangan legislatif untuk memastikan agar pencairan THR tepat waktu. Eksekutif juga telah melakukan pembahasan teknis aturan pencairan gaji ke-14. Bersama kalangan legislatif pihaknya mengebut pembahasan aturan daerah tersebut.

“Sudah kita rapatkan dan secepatnya akan kami masukkan ke DPRD (draf raperda,red). Tapi tadi di grup OPD ada edaran surat dari Kemendagri ada (kemungkinan,red) perubahan (PP, red), tapi apapun (hasilnya, red) kami sudah menyiapkan untuk Perda. Tapi walaupun sebetulnya pernyataan Pak Menteri tadi (edaran, red) itu akan lama, menghambat. Apapun kita harus siap,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya ketika perjalanan menuju Surabaya, Senin (13/5)

Dia mengakui, jika nantinya Perda untuk pencairan gaji ke 13 dan 14 tetap diundangkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kendati demikian, pihaknya menyebut akan bekerja maraton mengingat waktu Lebaran yang tinggal menghitung hari. Utamanya tenggat waktu cukup lama ketika Perda itu sudah masuk fasilitasi evaluasi gubernur sebelum diundangkan.

“Yang kami khawatirkan disitu, mampu enggak pihak gubernur menyelesaikan evaluasi secepat mungkin. Dari suratnya Pak Mendagri itu sudah jelas bahwa akan mengubah PP. Saya yakin juga akan dikebut, mudah-mudahan tidak sampai terjadi (molor pencairan, red). Karena perintah Pak Presiden sudah jelas, dua minggu sebelumnya (24 Mei THR,red) sudah harus cair. Mudah-mudahan segera terselesaikan,” kata Sekda Pemda Trenggalek.

Untuk diketahui, Bakeuda Pemkab Trenggalek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 113 miliar untuk pencairan gaji ke-13 dan ke-14 kepada 8.100 ASN di seluruh lingkup Pemkab Trenggalek. Pemberian nominal kepada 8.100 ASN itu menyesuaikan golongan. Untuk THR didasarkan pada rekapitulasi perolehan gaji April dan untuk gaji ke-13 merupakan rekapitulasi gaji pada bulan Juni. (adv/DPRD Trenggalek)

Reporter Angga Prasetya
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date