DPRD  Kab Blitar Setujui Raperda Retribusi Jasa Usaha

Blitar, koranmemo.com-Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Blitar akhirnya menyelesaikan tugasnya dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Usaha. Pansus I juga telah menyampaikan laporannya terhadap Raperda tentang jasa usaha ini pada Rapat Paripurna, Selasa (27/02). Selain itu, setelah penyampaian laporam Pansus I tersebut, dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan atas Raperda Retribusi Jasa Usaha antara Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto mengatakan, setelah mendapat persetujuan, langkah selanjutnya adalah mengirim Raperda ini ke Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Setelah evaluasi selesai, Raperda ini baru kemudian secara teknis akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melaksanakan Perda ini. Bahkan nanti setelah diterima kembali oleh bupati dari Pemprov Jatim, akan diberikan nomor untuk jadi Perda.

“Kita akan mengirimkan Raperda ini ke Provinsi Jawa Timur. Biasanya akan turun 2 minggu lagi. Kemudian akan kita benahi dulu apa yang menjadi saran masukan dari Provinsi Jawa Timur, baru kemudian Bupati membuat Perbup untuk pelaksanaannya,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib menuturkan, pihaknya sudah melaksanakan tugas mulai Rapat Khusus (Rasus), rapat kerja bersama narasumber dari Depkumham perwakilan Jawa Timur, dan rapat kerja bersama SKDP terkait. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan pada proses pengerjaan Raperda ini membutuhkan waktu sekitar 3 minggu, terhitung sejak dibentuknya pansus I, Senin (05/02).

“Kita sudah melakukan 3 kali rapat kerja untuk sampai tahap finalisasi. Ini nanti secara teknis akan ditindaklanjuti dan diamanatkan untuk dibuatkan Perbup guna pelaksanaan Perda ini,” pungkasnya.

Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, Raperda ini dibentuk karena kondisi di lapangan ada perubahan-perubahan dan tambahan objek baru maupun lama yang perlu dievaluasi lagi. Selain itu ada juga kenaikan retribusi, dan retribusi yang harus dihapus. Dengan demikian perlu revisi perubahan Perda yang menyangkut jasa usaha. Saat ini pihaknya akan segera mengirimkan Raperda ini ke Gubernur Jawa Timur, untuk mendapatkan masukan-masukan sehingga dapat segera dilaksanakannya.

” Saya bersyukur Alhamdulillah semua setuju. Tinggal dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Baru nanti eksekutif akan menjalankannya,” pungkasnya.(adv/dprd/MRobby/AriefJP)

Reporter:M Robby/Arief JP

Editor: Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date