Dinilai Lalai, Panwas Nganjuk Diperiksa DKPP

Nganjuk, koranmemo.com  – Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Nganjuk diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) perihal kontestasi Pilkada Serentak 2018, Jumat (10/8). Pihak Panwas dinilai telah melakukan pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pilbup Nganjuk 2018, sehingga salah satu  paslon mengadukan masalah ini ke DKPP.

Imam Ghozali, pengacara pengadu dari Paslon Nomor Urut 2, Siti Nurhayati (Hanung)-Bimantoro Wiyono mengungkapkan, pihak Panwaskab Nganjuk telah melakukan sebanyak 8 pelanggaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nganjuk periode 2019-2024. Ia memaparkan beberapa pokok pelanggaran yang dilakukan Panwaskab antara lain, mengabaikan pengaduan ujaran kebencian (hate specht) berbau SARA, pembiaran keterlibatan Kades dalam kampanye/money politik/ penerimaan parcel, pembiaran adanya keterlibatan PNS /ASN.

“Panwaskab Nganjuk juga bersikap diam dengan adanya politik uang (beras zakat) yang disertai kaos paslon nomor urut 1, serta membekukan pengaduan politik uang yang ditangani Panwaskab Nganjuk,” ungkap Imam Ghozali kepada koranmemo.com, Jumat (10/8).

Imam Ghozali juga menyebut, adanya pemberian arahan Panwas Kabupaten Nganjuk kepada Panwas Kecamatan untuk tidak menangani langsung temuan atau pengaduan, Panwas kecamatan langsung melimpahkan kepada Panwas Kabupaten.

“Panwas juga melakukan intimidasi kepada pelapor dengan menakut-nakuti secara verbal, sehingga pelapor tidak jadi melakukan pelaporan. Misalnya, Panwaskab mengatakan kepada pelapor kalau yang menerima maupun yang memberi akan terjerat pidana, sehingga pelapor ketakutan dan memilih tidak jadi melapor,” jelasnya.

Selain itu, Imam Ghozali juga mengeluhkan sulitnya bagi masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online/ tidak aktifnya Panwas dalam pendidikan dan pengawasan bersama masyarakat. “Tadi ada sekitar 15 orang dari tim pengadu yang menjadi saksi, termasuk ada Bu Elza Syarif yang menjadi pengacara pengadu Paslon nomor urut 2,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Nganjuk, Abdul Sukur Junaidi, saat dikonfirmasi koranmemo.com membenarkan jika pihaknya baru diperiksa DKPP terkait dugaan pelanggaran pengawasan selama Pilbup Nganjuk 2018. Kendati demikian, ia menilai jika pihak Panwaskab Nganjuk sejauh ini telah bekerja sesuai prosedur yang ada.

“Iya memang benar, kami dikira tidak bekerja sepanjang Pilkada berlangsung. Padahal kami sudah melakukan semua amanat undang-undang dan sesuai prosedur. Biar DKPP yang membuktikan pengaduan tersebut, yang jelas kami sudah bekerja dengan benar,” tandasnya.

Terkait hasil press rilis dari Panwaskab selama ini, apakah itu merupakan kesalahan interpretasi dalam menyikapi politik uang maupun keterlibatan ASN ?

“Itu bukan kesalahan interpretasi, karena semua yang kami lakukan sudah sesuai Undang-Undang Pilkada. Jika memang tidak memenuhi unsur, maka kami harus sampaikan apa adanya bahwa laporan yang masuk tidak memenuhi unsur (pelanggaran Pilkada),” tegasnya.

Disinggung mengenai kebenaran apakah pihak Panwas melakukan intimidasi pada pelapor dugaan money politik, Sukur mengatakan jika itu merupakan bagian dari sosialisasi. Menurutnya, pelapor harus mengetahui kalau yang memberi maupun yang menerima money politik itu sama-sama bisa terjerat pidana.

“Itu merupakan bagian dari sosialisasi yang harus kami sampaikan. Mayoritas warga tidak tahu kalau yang memberi maupun menerima sama-sama bisa kena (pidana). Yang melapor itu rata-rata saudara atau orang terdekatnya, sehingga setelah tahu ketentuan tersebut, banyak yang tidak jadi melapor. Masyarakat rata-rata tidak tahu kalau undang-undang Pilkada dan Pemilu ada perbedaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Sukur juga mengatakan telah memeriksa beberapa ASN yang diduga terlibat dalam suksesi Pilkada 2018. “Para ASN yang terlibat telah kita periksa, kan beberapa waktu lalu para kades yang dilaporkan sudah kami panggil ke kantor panwas,” ucapnya.

Reporter Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date