Dilaporkan Warga Tilep Dana TKD, Kades Dipanggil Kejaksaan

Nganjuk, koranmemo.com – Hariyanto, Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk, Selasa (10/9) siang. Pemanggilan tersebut menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan penyimpangan dana APBDes sebesar Rp 30 juta yang seharusnya digunakan untuk balik nama tanah kas desa (TKD).

Firman Adi Suryo Bawono, kuasa hukum Kades Hariyanto ketika dikonfirmasi di kantor Kejari Nganjuk mengatakan, dugaan penyimpangan yang dilaporkan oleh warga Desa Sumberkepuh tersebut menurutnya belum pernah terjadi.

“Dugaan penyimpangan saya kira itu belum pernah terjadi. Karena ini kan tukar guling tanah, kebetulan tanah penggantinya itu masih milik orang lain, tapi sudah diserahkan di desa. Kemudian untuk administrasinya ini kan waris proses yang lama, kebetulan tanahnya keluarga soemitro samadikoen,” ucapnya.

Firman menambahkan, untuk tanah yang dimaksud sudah diserahkan, tapi secara administrasi memang belum. “Mungkin kalau ini nanti ada tukar guling, ini kan harus ditukar guling dulu,” imbuhnya.

Lebih jauh, Firman menyebut ini baru panggilan pertama dan sifatnya tertutup, sehingga bersifat rahasia serta tidak bisa disampaikan. “Kita ikuti aja, namanya laporan, yang penting klien saya tidak menggunakan uang itu,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Puji Astowo, LSM yang mendampingi perwakilan warga ketika melapor ke Kejaksaan menjelaskan, laporan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Sumberkepuh, dugaan korupsinya pencairan dana dari bendahara desa yang notabene untuk pensertifikatan tanah kas desa yang di atasnya berdiri kantor desa dan lapangan.

“Bukti yang saya bawa ketika melapor berupa kwitansi tertanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp 20 juta yang dikeluarkan oleh bendahara desa. Ditambah lagi kwitansi sebesar Rp 10 juta tertanggal 22 Maret 2015 yang peruntukannya sama untuk pensertifikatan tanah kas desa,” jelasnya.

Puji memaparkan, munculnya ide pensertifikatan tanah kas desa ini karena tanah yang ditempati di balai desa dan lapangan masih atas nama Soemitro samadikoen, yang notabene mantan kades di desa tersebut. Menurutnya, mumpung sertifikat tanah tersebut masih atas namanya dan sudah ada pesan dari dia untuk dibaliknamakan, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kades Hariyanto untuk mencairkan dana APBDes.

“Nyatanya sampai periode ketiga ia menjabat, tepatnya 27 juli 2019, karena tidak ada realisasi dan kami sudah ngecek di Badan Pertanahan Nasional ternyata tidak ada pendaftaran atas tanah tersebut. Maka kami langsung ke kejaksaan,” tandasnya.

Sementara itu, sumber Koranmemo.com menyebut adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Kades Hariyanto dalam menghadapi kasus ini. Salah satunya yaitu penyerahan surat panggilan dari pihak kejaksaan terhadap Aminatun, bendahara desa yang suratnya ditahan oleh Kades Hariyanto.

“Aminatun selaku bendahara desa merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Seharusnya dia diperiksa hari Senin pukul 13.00 WIB, tapi oleh kades surat panggilan baru dikasihkan Senin malam. Ini tadi, Selasa (10/9) Aminatun akhirnya baru memenuhi panggilan, dan oleh pihak kejaksaan diminta untuk hadir kembali pada Kamis mendatang,” ujar salah satu warga Desa Sumberkepuh.

Untuk diketahui, sebelumnya dua pelapor atas nama Suwaji, ketua RT 1/ RW 1 dan Sumardi, ketua RT 2/ RW 2 Dusun/Desa Sumberkepuh mendatangi kantor kejaksaan dengan membawa berkas laporan Senin (29/7) lalu. Dan berkas laporan tersebut ketika itu sudah diterima oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk, Dicky Andi Firmansah.

Reporter Andik Sukaca

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date