Dilaporkan Masukkan Sertifikat Reguler ke PTSL, Sekdes Membantah

Nganjuk, koranmemo.com – Dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk atas dugaan memasukkan pengurusan sertifikat regular ke program PTSL tahun 2018, Siswanto Sekretaris Desa (Sekdes) Nglinggo Kecamatan Gondang membantah.

Hal itu dibuktikannya dengan langsung diurusnya sejumlah berkas sertifikat yang beberapa tahun ngendon di BPN Nganjuk. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc, akhirnya sertifikat itu bisa terbit.

“Tidak benar jika saya memasukkan pengurusan sertifikat reguler ke dalam program PTSL 2018,” ujarnya saat membagikan setifikat kepada warga di Kantor Hukum Djatmiko & Partners Jalan A Yani 333 Nganjuk, Senin (13/5/201).

Sementara itu, Dr. Wahju Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc kuasa hukum Sekdes Siswanto menjelaskan, 5 tahun yang lalu klien-nya (Sekdes Siswanto, red) menerima permintaan warga unutk mensertifikatkan total 39 bidang tanah warga serta 3 bidang tanah kas desa.

Dalam usaha pensertifikatan bidang tanah tersebut, Sekdes Siswanto bekerjasama dengan dua oknum pegawai BPN Nganjuk berinisial Atk dan Sik. “Setelah kami teliti, ternyata keterlambatan pensertifikatan bidang tanah secara reguler tersebut bukan terletak pada Sekdes tapi pada oknum pegawai BPN Nganjuk,” beber pria yang akrab disapa Haji Wahyu ini.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan kedua oknum tersebut di atas materai yang dibuat di kantornya.

“Setelah kita urus, sebanyak 12 bidang tanah telah diserahkan sertifikatnya kepada para pemohon di kantor saya, sedangkan sisanya masih dalam proses dan sebentar lagi rampung,” kata Haji Wahyu.

Salah satu penerima sertifikat, Edy yang mewakili Tamirah mengatakan, sebenarnya dirinya beserta puluhan warga yang minta bantuan pengurusan sertifikat ke Sekdes Siswanto, tidak menaruh prasangka buruk.

Hanya saja, setelah adanya isu jika pengurusan sertifikat regular ini dialihkan ke PTSL, warga menjadi resah. Namun akhirnya desas desus dan rumor itu terbantahkan setelah 12 sertifikat warga dibagikan.

“Padahal janji Pak Sekdes itu bulan Oktober 2019 baru terbit, la ini kok malah lebih awal terbit. Berarti rumor yang beredar bahwa Pak Sekdes telah memasukkan sertifikat regular ke PTSL adalah tidak benar,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Desa Nglinggo Kecamatan Gondang, Kamis (2/5/2019) dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk. Pelapornya, Katimin (54) warga Dusun Josuman desa setempat.

Selain itu, Katimin juga melaporkan Siswanto Sekretaris Desa (Sekdes) Nglinggo lantaran diduga menyalahgunakan wewenang, yakni memasukkan pengurusan sertifikat regular ke dalam program PTSL tahun 2018.

Reporter : Muji Hartono
Editor      : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date