Dilantik Gubernur Jatim, Bupati Madiun: Benahi Birokrasi Dulu

Madiun, koranmemo.comGubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepala daerah yang baru dilantiknya agar melaksanakan pembangunan yang mengacu visi misi Presiden RI Joko Widodo. Ia mengatakan hal ini agar terjadi sinkronisasi dari tingkat daerah sampai pusat.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Dalam melaksanakan pembangunan daerah, bupati/wali kota berpedoman dan mengacu ke visi misi Presiden, termasuk juga gubernur, demi kesejahteraan rakyat dan membangun Jatim,” ujarnya di sela proses pelantikan 12 pasangan kepala daerah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (24/9)

Salah satu kepala daerah yang dilantik, yakni Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Madiun Ahmad Dawami-Hari Wuryanto. Dia mengingatkan agar segera mewujudkan janji-janji politik yang telah diucapkan. ‘’Masyarakat akan menagih janji, berjuang menuntut haknya, dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak berpihak,’’ kata Soekarwo.

Selain itu, bupati/wali kota yang baru dilantik harus menjalin hubungan kerja dengan DPRD. Ini mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Segera tetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” katanya

Diketahui, proses pelantikan serentak diawali dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Juga pakta pakta integritas. Pelantikan yang sempat mundur empat hari dari jadwal semula 20 September, itu juga dihadiri ketua DPRD dan partai, penjabat (Pj) bupati, dan sekdakab. Juga komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) masing-masing daerah.

Terpisah, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan, bidang pekerjaan yang tertuang dalam visi dan misi merupakan program prioritas. Namun, sebelum melangkah ke sana, pihaknya bakal mengoreksi dan membenahi birokrasi dari organisasi perangkat daerah (OPD).

‘’Prioritas kami membuat konstruksi birokrasi yang kokoh agar bisa mengegolkan visi dan misi tersebut,’’ ujar Kaji Mbing –sapaan akrab Ahmad Dawami.

Hal ini agar aparatur sipil negara (ASN) tidak tersandung kasus korupsi. ‘’Pembenahan internal inspektorat selaku lembaga pengawasannya,’’ ujarnya.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date