Diduga Palsu Tanda Tangan, Oknum Kades Dipolisikan

Nganjuk, koranmemo.com – Belasan orang yang mengatasnamakan forum silaturahmi (forsil) mendatangi SPKT Polres Nganjuk, Senin (28/1) sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan mereka untuk melaporkan Su, salah satu kepala desa (kades) di Kecamatan Prambon lantaran diduga telah memalsukan tanda tangan.

Beberapa tanda tangan yang diduga dipalsukan itu antara lain milik H. M Munir, S.Ag (46) ketua BPD, KH. Falilah Masy (65) ketua LPMD, Agus Manto (35) KPMD dan milik Nislam Khoiri (51) anggota BPD.

“Yang kami sampaikan ini hanya data awal. Sebenarnya masih banyak tanda tangan warga yang diduga dipalsukan dan dibuat sebagai daftar hadir saat pembahasan peraturan desa,” beber Wahyudi, Ketua RT 34/RW 11, salah satu pelapor.

Padahal sejatinya, lanjut Wahyudi, Kades Su tidak pernah sekalipun mengajak lembaga desa untuk bermusyarah dalam pembahasan apapun. “Saat realisasi alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD), lembaga desa tidak pernah difungsikan,” paparnya.

Pihaknya menduga, produk yang dihasilkan dalam tata kelola pemerintahan dan realisasi pembangunan, disinyalir banyak penyimpangan. Untuk itu, Wahyudi meminta kepada pihak penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan pasca dilaporkan ini.

“Untuk dugaan pemalsuan tanda tangan kita laporkan ke Polres Nganjuk. Sementara untuk dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Su kita laporkan ke kejaksaan. Selain itu, tembusan kita kirim ke inspektorat,” urai Wahyudi.

Wahyudi mencontohkan, saat saat pembahasan APBDes, diduga Kades Su tidak melakukan musyawarah. Padahal APBDes itu untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

“Saya sebagai ketua RT belum pernah diajak rapat membahas anggaran. Begitu juga dengan lembaga desa lainnya, juga tak pernah disentuh,” jelasnya.

Parahnya lagi, beberapa tanda tangan anggota lembaga desa diduga juga dipalsukan dan dilampirkan dalam APBDes. Sedangkan dugaan penyelewengan anggaran yang dilakukan Kades Su sangat besar. “Kami rakyat hanya dibodohi,” ucapnya.

Pada tahun anggaran 2018, desa mendapat dana transfer (ADD dan DD) sekitar Rp 1,6 miliar. Dana tersebut digunakan apa saja, rakyat tidak tahu jluntrungnya. “Untuk itu, kami dari forum silaturahmi melaporkan dugaan-dugaan ini kepada pihak berwajib,” tukasnya.

Sementara itu, Kades Su saat dikonfirmasi koranmemo.com via ponselnya membantah jika telah memalsukan tanda tangan seperti yang dituduhkan beberapa warga.

“Tanda tangan mana yang saya palsukan, karena saya tidak merasa memalsukan tanda tangan mereka. Bahkan saya tidak pernah memerintahkan perangkat desa atau yang lainnya untuk memalsu tanda tangan mereka,” ungkapnya.

Kades Su mensinyalir, isu dugaan pemalsuan tanda tangan itu sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang sengaja menjatuhkannya pada pilkades mendatang. “Saya tahu jika ini persengkongkolan yang berupaya menjatuhkan saya,” ucapnya.

Reporter : Muji Hartono

Follow Untuk Berita Up to Date