Dewan Gelar RDP Masalah Iuran untuk Bimbel

Sidoarjo, koranmemo.com –  Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Sidoarjo menggelar  rapat dengar pendapat (RDP) terkait adanya pungutan liar di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang ada di Sidoarjo, Kamis, (4/1/2018).

RDP yang dipimpin langsung oleh ketua komisi D DPRD Sidoarjo H.Usman dihadiri oleh seluruh Kepsek SMPN se Sidoarjo, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Bagian Hukum Pemkab, Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo dan perwakilan dari orang tua atau wali murid.

“Ironisnya masyarakat kita tidak semua berani menolak terang-terangan atas ajakan dari sekolah atau perkumpulan orang tua murid untuk melakukan program yang diduga tarikan liar. Dengan alasan anaknya nanti dikucilkan atau diskriminasi anak didik,” tutur H. Usman saat membuka RDP di ruang paripurna DPRD Sidoarjo ini.

Dikatakan, pertemuan atau dialog kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi yakni apa yang masuk dalam kategori pungutan yang dilarang itu bagaimana ? dan yang masuk unsur pungli itu seperti apa ?

Sebelumnya, permasalahan ini terjadi di salah satu  SMP Negeri yang ada di Sidoarjo, hingga diadukan ke Ombudsman dengan tembusan ke inspektorat. Diduga, pihak sekolah membuka bimbingan belajar dengan menggunakan fasilitas sekolah dan memungut biaya kepada muridnya.

“Tanggal 25 November saya di WA anak saya, anak saya dipanggil guru BK karena belum bayar bimbingan belajar (bimbel). Kegiatan bimbel ini apakah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau tidak sesuai aturan artinya kegiatan dalam pungutan tersebut liar. Karena tidak sesuai dengan Perbub no 19 tahun 2017, tentang pendidikan gratis 9 tahun,” ujar Badrus perwakilan wali murid saat mengutarakan  pengalaman yang terjadi pada anaknya

Sementara itu, menurut  Sekertaris Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Tirto Adi, M. Pd., pihaknya cermati dengan seksama, baik di Perbub 19 tahun 2017, Permendikbub nomer 75 tahun 2016.

“Sekolah Negeri masih memungkinkan untuk menerima sumbangan atau bantuan. Jika kita melihat Bimbel di SMPN tersebut bukan motif ekonomi tapi semata-mata karena motif sosial. Saya salut dengan semangatnya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru di SMPN tersebut. Bisa dicek, lembaga didik mana di Sidoarjo yang mau membimbing anak dengan biaya Rp 800 ribu satu tahun,” tuturnya.

Harus dibedakan, lanjutnya, antara pungutan atau sumbangan ? Seperti bimbingan belajar, studi wisata, itu merupakan bagian dari biaya personal. “Kalo biaya personal ya tanggung jawab dari wali murid, ” tegasnya.

Pada RDP ini, inspektorat bahkan meminta sekolah agar terbuka dengan berbagai persoalan.

Reporter: Yudhi Ardian

Editor: Achmad Saichu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.