Demo, Warga Desak Kejari Ponorogo Serius Tangani BKSM

Ponorogo, koranmemo.com – Puluhan warga Ponorogo menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pemkab Ponorogo, Kamis (12/7). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo untuk serius dalam menangani kasus dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Siswa Miskin (BKSM) Tahun 2017 senilai Rp 9 Miliar.

Hal ini diutarakan sejumlah warga Ponorogo saat melakukan aksinya dengan membawa sejumlah spanduk. Mereka meminta Kejaksaan membongkar praktik penyimpangan dalam program untuk pembelian batik siswa miskin tersebut. Pasalnya, penyaluran BKSM tahun 2017 tidak tepat sasaran.

Kordinator Aksi, Sutiyas Hadi Riyanto mengatakan, penyaluran BKSM di Ponorogo ditengarai menyimpang lantaran tidak sesuai dengan tujuan awal program BKSM yang berkoleransi dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan  dalam pendidikan, dimana BKSM harus diwujudkan dengan bentuk uang dan bukan barang seperti seragam batik yang untuk siswa miskin.

Tidak hanya itu, menurutnya, data siswa miskin penerima program BKSM ditengarai fiktif lantaran seluruh siswa SMP dan SD se-Ponorogo mendapatkan dana BKSM yang ditransfer Dinas Pendidikan ke sekolah masing-masing.

“BKSM itu untuk membantu pendanaan siswa miskin agar tidak putus sekolah, bukan untuk seragam batik. Data BKSM yang disajikan juga fiktif, karena seluruh siswa di Ponorogo menerima BKSM. Itu sama saja Pemkab memiskinkan masyarakat Ponorogo. Kita kawal Kejaksaan menuntaskan kasus ini, karena benar adanya penyimpangan dalam kasus ini,” ujarnya.

Sementara itu, ditempat terpisah pihak kejaksaan terus melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dalam penyaluran BKSM 2017. Bahkan, kali ini 4 mantan kepala  SMP Negeri dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ponorogo Sumarno diperiksa secara bergantian di ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Ponorogo.

Tak hanya melakukan pemeriksaan secara marathon sejak pukul 08.00 pagi, Kasi Pidsus Kejari Ponorogo Sapto Legowo juga menyita puluhan berkas terkait perencanaan anggaran BKSM tahun 2017 dari Bappeda Ponorogo.

Kasi Pidsus Ponorogo, Sapto Legowo mengatakan, pemeriksaan Kepala Bappeda Sumarno dan 4 mantan Kepsek SMP Negeri ini, untuk mendapat keterangan seputar pengajuan proposal dan penganggaran BKSM tahun 2017.

Pihaknya mengaku akan terus mencari titik terang dari kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran BKSM ini. Namun pihaknya meminta agar warga tetap sabar karena proses penyelidikan masih berjalan.

” Pemeriksaan kepala Bappeda ini terkait penganggaran BKSM tupoksi dia seperti apa. Dari pengkajian awal perencanaan penganggaran program dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Yang jelas akan kita cari tahu terus titik terangnya,” pungkasnya.

Reporter: Zainul Rohman

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date