Demo Dibubarkan Polisi

Blitar, Memo – Polisi membubarkan aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Kamis (16/6) pukul 12.00 WIB. Aksi yang dilakukan oleh puluhan orang dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ini dibubarkan karena tidak berizin.

Massa KRPK saat menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.(Rofiq/Memo)
Massa KRPK saat menduduki Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.(Rofiq/Memo)

KRPK sendiri mendatangi Kantor Kejari Blitar karena jengkel. Mereka menilai kejari ingkar janji tidak segera mengumumkan tersangka korupsi dana bansos dan perkebunan. Padahal dalam aksi demo 2 minggu yang lalu kejaksaan tegas meyakinkan akan mengumumkan tersangka dalam waktu paling lambat dua minggu.

Tanpa pengawalan polisi, selang 15 menit berorasi di halaman kejaksaan, barisan massa langsung merengsek masuk dan menduduki kantor kejaksaan. Mereka menyatakan tidak akan pulang bila saat itu kejaksaan tidak menetapkan tersangka korupsi.

Pihak kejaksaan pun langsung menghubungi kepolisian, yang segera menerjunkan personel untuk membubarkan massa. Sedangkan lima perwakilan KRPK dipersilakan melakukan mediasi dengan pihak kejaksaan.“Kami belum bisa umumkan sekarang karena penyelidikan masih berlangsung, Hari ini kami memanggil BPN, kemarin KPU kita panggil. Hari ini kami pertemukan KRPK dengan kasi pidsus karena ranahnya ada di pidsus,” kata Kasi Intelejen Kejari Blitar, Hargo Bawono.

Lanjut Hargo, pikaknya berjanji akan segera menetapkan tersangka kasus dana bansos dan perkebunan dalam waktu dekat. “Satu atau dua minggu lagi kami umumkan, kami janji secepatnya akan umumkan tersangka jika bukti-bukti sudah kuat,” ujarnya.

Ketua KRPK, Muhammad Triyanto mengatakan, karena kasus dugaan korupsi ini berbelit-belit maka mulai minggu depan pihaknya setiap hari akan mengirimkan perwakilannya untuk mendorong kejaksaan melakukan langkah hukum secara masif. “Agar aktor utama kasus dana bansos yang merugikan negara sebesar Rp 120 miliar segera ditetapkan sebagai tersangka, begitu pula pihak yang menjadi backing koruptor pengelola perkebunan yang HGU nya mati segera ditangkap,” ungkap Triyanto.

Triyanto menambahkan, jika kasus ini tidak ada perkembangan, KRPK akan mengarahkan gerakan ini ke Kejati agar kasus ini diambil alih. “Kasus La Nyala yang merugikan negara sebesar Rp 5 miliar saja sukses dibongkar kejati, kami yakin kasus ini jika ditangani pihak kejati akan cepat beres,” katanya.

Menurut Triyanto, total ada Rp 120 miliar dana bansos yang diduga diselewengkan oleh pejabat Kabupaten Blitar. Rinciannya, Rp 28 miliar disalurkan kppada 837 penerima, Rp 27 miliar diberikan melalui SKPD, Rp 65 miliar diberikan kepada 13 lembaga dan penggerak organisasi seperti PKK, KONI, Pramuka, PMI,  KPUD, Panwaslu, dan lembaga serta ormas lainnya.

Sedangkan kasus korupsi bekas tanah perkebunan,  diantaranya terjadi di bekas perkebunan Kruwuk , Soso Kecamatan Gandusari, dan Gondang Tapen Kecamatan Wates. Seluruh HGU perkebunan itu mati, namun pengusaha masih mengelola tanah  dengan back up oknum pejabat , dan hasilnya tidak disetorkan kepada negara.(fiq/rif)

Follow Untuk Berita Up to Date