Dari Sidang Tipikor, Mantan Anak Buah Sekdakab Madiun Divonis 1 Tahun Penjara

Madiun, koranmemo.comKepala Bidang Pendataan dan Statistik Bappeda (non aktif) Pemkab Madiun Sri Utami, divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jawa Timur. Selain hukuman pidana, mantan anak buah Tontro Pahlawanto kini Sekdakab Madiun itu juga dihukum denda Rp 50 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (kejari) Kabupaten Madiun Wartajiono Hadi, mengatakan hasil sidang Senin (5/2) kemarin, Sri terbukti bersalah melakukan korupsi anggaran rutin di Bappeda Pemkab Madiun, tahun 2015 senilai Rp 2 miliar.

Sri dinilai melanggar Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 KUHP. “Terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp 143 juta subsider 6 bulan,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/2).

Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara. “Kami masih akan mencermati salinan putusan pengadilan dulu. Jadi, untuk sementara masih pikir-pikir,” terangnya.

Disinggung, apakah putusan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan kasus tersebut, Hadi mengatakan, masih akan melihat perkembangan. “Kenapa putusan lebih ringan dari tuntutan, tentu hakim punya pertimbangan. Nah kami masih akan mempelajari pertimbangan itu setelah nanti ada salinan putusan. Lihat perkembangan,” ucapnya.

Diketahui, kasus tersebut terjadi pada saat Bappeda dipimpin Tontro Pahlwanto yang kini sebagai Sekda Kabupaten Madiun. Sri ditetapkan tersangka atas perannya sebagai pengumpul potongan dana anggaran dari bidang-bidang yang ada di Bappeda pada tahun 2015 lalu.

Kemudian, Sri Utami ditahan kejaksaan pada 16 Agustus 2017 lalu. Dan selama persidangan berlangsung, Tontro juga sempat dimintai keterangan oleh Majelis Hakim.

Terpisah, Kepala Bidang Data dan Pemberhentian BKD Kabupaten Madiun, Nur Aini Hanik mengaku untuk menjatuhkan sanksi terhadap Sri, pihaknya masih menunggu salinan amar putusan dari Pengadilan Tipikor. “Saat ini masih menunggu salinan amar putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi,” ujar Nur Aini Hanik, kepada wartawan Selasa (6/2).

Menurut Hanik, berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor  5 Tahun 2014, Sri Utami akan diberhentikan dengan secara tidak hormat. Hal tersebut, tegasnya juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Untuk jaminan pensiun dan hak-hak yang bersangkutan selain masih menunggu keputusan amar putusan pengadilan juga masih akan  dikonsultasikan ke gubernur,” pungkasnya.

Reporter: Juremi

Editor: Achmad Saichu

 

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.