Curhat, Walikota Nangis

Madiun, koranmemo.com – Setelah resmi statusnya menjadi tersangka kasus proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM), Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) selalu curhat kepada masyarakat maupun stafnya di setiap acara kedinasan.

Seperti saat membuka acara Rapat Koordinasi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan di aula Kecamatan Taman, Kota Madiun, Rabu (19/10) kemarin. Selain pamitan, BI juga kembali menegaskan, jika nanti dirinya memenuhi pemanggilan KPK di Jakarta hingga tidak kembali ke Madiun, dia telah meminta Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto memimpin sementara roda pemerintahan di Kota Madiun.

“Terimakasih bapak dan ibu (tamu undangan,red) telah membantu saya dengan ikhlas. Nanti kalau saya ke Jakarta nggak pulang, Pak Wawali yang meneruskan. Itu sudah resiko jabatan dan politik. Kalau saya sih siap-siap saja,” katanya.

BI juga berdalih, kasus yang menjerat dirinya hanya karena administrasi. “Kalau masalah duit insyaallah saya nggak salah, mungkin kalau administrasi iya. Di sini letak kesalahan saya. Saya sebagai kepala daerah ikut campur masalah proyek, padahal itu harusnya diskresi,” ujarnya sembari meneteskan air mata.

Karenanya, BI meminta dukungan masyarakat Kota Madiun, untuk mendoakan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, hari ini perwakilan pedagang pasar menemui KPK, ingin menceritakan duduk permasalahan proyek PBM.

Sayangnya, usai membuka acara tersebut, Bambang Irianto langsung melenggang meninggalkan gedung Kantor Kecamatan Taman, tanpa memberikan statement sedikitpun kepada awak media.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat, tim penyidik KPK saat ini sedang mendata aset-aset yang dimiliki BI. Mereka menyebar di semua lokasi guna mengumpulkan bukti-bukti. “Infonya KPK mendata semua aset bapak’e (Walikota,red),” kata salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya ini.

Diketahui, KPK telah menetapkan BI sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun anggaran 2009-2012.

BI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Diberitakan sejumlah media, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menyebut, Walikota Madiun merupakan salah satu dari sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Muhammad Yusuf  mengatakan, BI memang telah dilaporkan ke KPK beberapa waktu lalu karena memiliki riwayat transaksi keuangan mencurigakan. (adi/jur)

 

Follow Untuk Berita Up to Date