Coklit Pemilih, Oknum PPDP Diduga Pakai Joki

Share this :

Madiun, koranmemo.com – Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) di wilayah Kota Madiun diduga menggunakan orang lain atau joki saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2018 di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman.

Informasi dihimpun, oknum PPDP meminta Ketua RT untuk melakukan coklit. Hal ini dibenarkan oleh salah satu warga bernama Karman. Menurut dia, rumah yang ditinggali di jalan Soekarno Hatta gang II itu sudah ditempeli stiker sebagai tanda bukti coklit. Tetapi bukan dari petugas PPDP melainkan dari Ketua RT setempat.

Tanda bukti yang diterima Karman, juga tidak dibubuhi tanda tangan petugas PPDP serta tidak dilengkapi tanggal coklit. “Yang kesini (datang ke rumah.red) itu pak RT. Katanya mewakili Pak Bambang (petugas PPDP.red). Nggak dimintai KTP dan KK kok,” katanya.

Hartatin warga tetangga Karman juga menyampaikan hal yang sama. Dia mengaku, tidak pernah didatangi petugas PPDP ke rumahnya. Stiker tanda bukti coklit serta formulir model A.A.1-KWK, juga diterima dari Ketua RT setempat.

“Kemarin itu dikasih stiker atau formulir tanda bukti coklit dari pak RT sambil dikasih tahu, harus ditempel gitu sebagai bukti bahwa sudah di data,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Taman, Budi Santosa membenarkan adanya indikasi joki coklit yang dilakukan oknum PPDP. Hal ini diketahui setelah Panwascam melakukan penyelidikan, ditemukan ada tiga orang menjadi joki coklit di jalan Soekarno Hatta, Gang II, Kelurahan Josenan.

Seharusnya, petugas PPDP yang diberi kewenangan melakukan coklit yakni Bambang Purwanto yang berstatus sebagai guru PNS di Pemda Ngawi. Menindaklanjuti hal itu, pihaknya merekomendasikan ke Panwaslu, yang selanjutnya diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan coklit ulang.

“Disini saya menemukan adanya tiga joki, yaitu pak Moch. Bisri Ketua RT 03, Pak Soeparno Ketua RT 04 dan Tatik Dwiyanti. Saya kira kalau yang mendata bukan dari petugas PPDP otomatis tidak sah dan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Kemudian dilakukan pendataan ulang demi keasbsahan pemilih untuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT,red) nanti,” ungkapnya.

Reporter:Juremi

Editor: Achmad Saichu

Facebook Comments
Follow Us

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz