Bupati Madiun Desak Pemprov Tutup Tambang Ilegal Watu Dakon Resort 

Madiun, koranmemo.com – Pemkab Madiun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, segera menghentikan aktivitas penambangan galian C untuk  wahana wisata pemancingan Watu Dakon Resort di Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan. “Hasil rapat bersama OPD, sesuai petunjuk pak Bupati tambang iti untuk ditutup,” kata Kepala Bidang ESDM DPMPTSP Kabupaten Madiun, Aris Budi Susilo.

Sesuai petunjuk Bupati, jelas Aris, pihaknya telah melapor dengan menyurati pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur pada Senin (4/3) via whatsapp dan juga melalui pos terkait tambang ilegal tersebut. Sebab, izin tambang merupakan ranah Pemerintah Provinsi.

Pihaknya berharap Dinas ESDM dan Satpol PP Provinsi bisa segera menindaklanjuti surat pemberitahuan yang telah dikirimnya.  “Karena telah menjadi kewenangan Pemrov Jawa Timur,” jelasnya.

Dikatakan, sesuai hasil rapat koordinasi terkait yang dihadiri oleh DPMPTSP, Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga Satpol PP,   tambang tersebut diakibatkan oleh penyalahgunaan surat keterangan yang dikeluarkan Disparpora yang mencantumkan agar pemohon mengurus izin lebih lanjut.

Pihak pemohon dalam hal ini pengusaha tidak melaksanakan surat yang disampaikan Disparpora,  sehingga pemohon melakukan pengerukan yang izinnya kolam pemancingan menjadi berkelanjutan mencapai kedalaman di atas sepuluh meter. Pihak Pemkab sendiri hanya bisa menutup aktivitas tambang dari sisi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Dampak tambang itu, tambahnya,  berpotensi timbul longsor. Karena tanah dikeruk lurus ke bawah mencapai kedalaman sepuluh meter. Dan merusak lingkungan.

“Diharapkan secepat mungkin dari DLH segera mengaplikasikan hasil rapat kemarin dan sesuai petunjuk Pak Bupati untuk ditutup,” pungkasnya.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Madiun, menegaskan proses pembangunan wahana wisata pemancingan Watu Dakon Resort yang berada di Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan murni menabrak aturan.

Kasi Perencanaan Lingkungan Hidup DLH Pemkab Madiun, Frans Da Costa mengatakan, secara nyata, pihak pengusaha telah melakukan eksploitasi tidak sesuai aturan, karena adanya bagian dari muka bumi dikeruk.
Sisi lain, hasil pengerukan untuk pembangunan kolam pemancingan dibisniskan, sehingga masuk kategori galian C.

“Apapun kegiatan yang dilakukan, judulnya ilegal karena adanya kegiatan namun tidak memiliki prosedur perizinan yang seharusnya dipenuhi,” katanya.

Pihaknya mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlah ruang yanb rusak akibat pengerukan tersebut. Karena pengelola tidak pernah mengajukan permohonan. “Tahu-tahu sudah muncul galian,” katanya.

Sedangkan untuk penindakan, pihaknya menyerahkan kepada instansi berwenang. Prinsip, aktivitas galian tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). “Penindakan bukan menjadi ranah DLH, ada pihak yang berwenang sendiri,” ucapnya.

Reporter Juremi

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date