Bupati Kediri Hadiri Deklarasi Zona Integritas Bebas Korupsi di BPN

Kediri, koranmemo.com – Dalam rangka menciptakan kinerja aparat pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno, Selasa (25/6) pagi menghadiri Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri.

Hadir dalam deklarasi ini Muklis Setyo Margono Kepala BPN, Subroto Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri,Dandim 0809 Kediri Letkol Dwi Agung Sutrisno, Sekda Dede Sujana,  Perwakilan Polres Kediri dan jajaran Forkompimda Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri dr Hj Haryanti Sutrisno mengapresiasi langkah Kantor BPN Kabupaten Kediri menggelar deklarasi Pembangunan Zona Integritas bebas korupsi. Ini upaya BPN untuk memberikan ruang kinerja yang bebas korupsi dan KKN. Karenanya isu dan langkah pemberantasan korupsi harus dikedepankan.

Ini bagian terpenting dalam memberikan layanan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kediri.

Karenanya komitmen zona bebas korupsi harus diterapkan dalam kinerja BPN yang memberikan layananan sesuai dengan tugas,pokok dan fungsi BPN dalam melayani masyarakat.

“Perlu adanya sosialisasi yang sesering mungkin ke masyarakat agar warga lebih mengerti terkait saat pengukuran batas tanah. Agar tidak terjadi simpang siur dan masyarakat menerima informasi yang pasti terkait hal ini.  Sosialisasi perlu dikedepankan oleh petugas dalam memberikan layanan pada masyarakat secara intens dan total.

Tentunya pelayanan sesuai aturan dan prosedur yang ada,” jelasnya.
Andreas Priatna Kepala BPN Kabupaten Kediri menjelaskan, BPN Kabupaten Kediri berkomitmen, siap mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor BPN Kabupaten Kediri dengan melakukan kegiatan pembangunan zona integritas menuju bebas kurupsi.

Seluruh jajaran BPN siap melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pembangunan zona integritas.

“Siap melakukan penataan sistem pemberdayaan SDM agar semakin profesional melayani masyarakat.

Melakukan penguatan pengawasan agar patuh dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara. Melakukan penguatan kualitas layanan publik sesuai standarisasi yang berlaku yang bebas KKN. Menggunakan tehnologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.(adv)

Reporter Bakti Wijayanto

Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date