Belum Kelar, Pansus Jatilengger Dikabarkan Pecah

Blitar, koranmemo.com – Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger DPRD Kabupaten Blitar ditugasi untuk menyelesaikan kasus tukar guling aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok pecah alias tidak kompak. Dalam memberikan hasil rekomendasi pansus tidak satu suara.

Akibat tidak satu suara, tugas pansus yang seharusnya selesai pada Selasa 30 Januari, akhirnya ditunda hingga waktu yang ditentukan. Dengan demikian, terpaksa laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger yang seharusnya diparipurnakan pada Selasa 30 Januari, juga harus ditunda.

Di tubuh pansus, dari inforasi yang dihimpun, tidak satu suara dan terpecah menjadi empat suara hingga terjadi deadlock. Dimana yang satu merekomendasikan tukar guling dengan lahan pengganti di Kelurahan Satriyan, Kecamatan Kanigoro, namun ada juga yang menolak tukar guling dengan lahan di lokasi tersebut, bahkan minta proses tukar guling dimulai dari awal.

Sedangkan dua suara lainnya menyetujui, tetapi dengan beberapa persyaratan, dan satu lagi menyetujui tukar guling, tetapi dengan lahan pengganti lain atau selain di Kelurahan Satriyan.

Wasis Kunto Atmojo, salah satu anggota Pansus Jatilengger DPRD Kabupaten Blitar mengatakan, terpecahnya suara karena ada beberapa alasan yang dikemukakan anggota Pansus Jatilengger. Sebagian pansus menganggap penyelesaian aset Jatilengger sudah keliru dari awal, sehingga perlu dilakukan penyelesaian dari awal, dengan harapan permasalahan aset Pemkeba Blitar yang dijadikan lahan perumahan, di Desa Jatilengger bisa selesai tanpa menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

“Sebagian besar anggota pansus, meminta penyelesaian ini dimulai dari awal, baru kemudian dilakukan tukar guling”, kata Wasis Kunto Atmojo, Rabu (31/01).

Lebih lanjut Wasis menyampaikan, akibat pansus tidak satu suara, akhirnya hasil rekomendasi ditunda hingga waktu yang ditentukan. Seharusnya tugas pansus selesai pada Selasa 30 Januari. Hal ini berdampak laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger yang seharusnya diparipurnakan pada Selasa 30 Januari ini, juga harus ditunda.

“Karena deadlock, maka paripurna terkait hasil laporan dan rekomendasi dari Pansus Jatilengger, juga harus ditunda. Namun demikian kami berharap, agar permasalahan aset Pemkab Blitar di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok yang saat ini sudah menjadi perumahan, bisa segera selesai”, tandas Wasis.

Sementara Ketua Umum Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trijanto dalam menanggapi pecahnya suara Pasus Jatilengger tersebut, pihaknya berharap agar Pansus Jatilengger berhati-hati dalam menyikapi rekomendasinya. Karena banyak jebakan-jebakan dalam substansi yang dipansuskan. Disamping luasan dan nilai lahan pengganti yang tidak sesuai aturan, juga ada beberapa alasan hukum yang harus dipertimbangkan. Diantaranya actor utama dalam dugaan korupsi tersebut masih belum terungkap.

“Kita mengapresiasi  kawan-kawan anggota pansus yang menolak tukar guling. Namun jika nanti kasus korupsinya benar di SP3 kan Kejagung, maka akan ada beberapa elemen masyarakat yang bakal mempraperadilkannya. Karena dugaan kerugiannya lebih 1 miliar dan menimbulkan gejolak masyarakat ini, sudah memenuhi syarat untuk diambil alih penanganan hukumnya oleh KPK”, tegas Mohamad Trijanto.(Adv/dewan/MRobby/AriefJP)

Reporter: M Robby/Arief JP

Editor: Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.