Aspirasi Para Milenial Jadi Materi Musrenbang

Sidoarjo, koranmemo.com – Ide pembuatan co-working space untuk para start up, pegiat media sosial, dan pebisnis muda di Sidoarjo menjadi materi utama Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Di hadapan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan sejumlah pejabat lain yang hadir di acara Musrenbang RKPD 2019 dalam rangka penyusunan RKPD 2020 itu, ketua dewan menyampaikan semua aspirasi dari kalangan Millenial Sidoarjo.

“Aspirasi dari sejumlah kalangan millenial ini memang luar biasa. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menyampaikannya,” terang pria yang akrab disapa Gus Wawan tersebut usai acara, Selasa, (19/03/2019).

Kemudian, lanjut politisi PKB itu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman-taman yang modern, trotoar yang cantik juga menjadi pokok materi usulannya.

Gus Wawan mengaku jika ide-ide segar itu sebelumnya muncul dari beberapa kritikan dari sejumlah generasi Millenial di Sidoarjo. Kala itu dirinya sebagai wakil rakyat membuat pertemuan santai di kantor DPRD Sidoarjo beberapa minggu yang lalu.

Sebanyak 100 orang lebih yang berasal dari pegiat media sosial, organisasi kepemudaan, komunitas pecinta lingkungan, kelompok peduli kampung, akademisi hingga perorangan.

Dalam giat santai bertajuk ngopi bareng kala itu diakui bukan agenda politis. Beberapa materi lainnya ditanggapi sebagai aspirasi dari kaum Milenial. Seperti keluhan biaya parkir mahal untuk anak-anak muda dan sebagainya.

Hal lain yang disampaikan pria pecinta olah raga sepak bola ini antara lain adalah meningkatkan gaji perangkat desa, penjaga makam, pegawai honorer yang minimal sudah harus standar UMK pada tahun 2020 nanti.

“APBD kita mampu, jadi kami berharap tidak ada lagi pegawai honorer di bawah UMK. Termasuk perangkat desa, penjaga makam, modin, dan sebagainya,” imbuhnya.

Hal ini disampaikannya karena banyaknya aduan yang diterima dewan. Mulai tentang pemotongan gaji honorer, tidak pernah naiknya gaji perangkat desa, dan beberapa kelurahan lain dari perangkat desa dan sebagainya.

“Saat ini APBD sudah berada di garis Rp 4,8 triliun. Ditambah silpa, DAK, dan lain-lain, saya kira APBD 2020 harusnya sudah di kisaran Rp 5,5 triliun,” tandasnya.

Apa yang sudah disampaikan dalam Musrenbang, biasanya akan ditanggapi eksekutif. Kemudian dijabarkan dalam KUA PPAS untuk dilanjutkan ke pembahasan APBD.

Dewan berjanji, ide-ide dan masukan dari para milenial akan terus dikawal. Dalam pembahasan KUA PAS maupun pada pembahasan APBD nanti.

Reporter Yudhi Ardian
Editor Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date