Antara Inflasi, TPID, dan Masyarakat

Dari Pelatihan Wartawan BI di Jakarta (2)

Mengapa para wartawan harus mengikuti pelatihan ini?  Mirza Adityaswara, Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia mengatakan, kebijakan bank sentral bukan hal yang mudah dipahami.  Sangat kompleks, sehingga tak akan mungkin cukup jika hanya dibahas lewat wawancara door stop.  Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat bisa menyampaikan fakta, maka para wartawan harus benar-benar mengenal BI lebih dekat lagi sebelum dengan bangga berkata kami telah mengungkap fakta.
—-
Hari kedua Temu Wartawan Daerah yang diadakan oleh BI di Jakarta ini diisi dengan materi-materi tentang perekonomian.  Lebih spesifik, tentang tugas utama BI dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi.  Mirza menguraikan, BI memiliki tiga fungsi pokok.  Pertama, fungsi moneter, yakni menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah agar tetap stabil.  Kedua, makroprudensial yang nanti sedikit banyak dikaitkan dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah).  Dan yang ketiga, mengatur regulasi sistem pembayaran, mulai dari perbankan hingga money changer.

Di situlah saya serasa kembali ke bangku kuliah semester awal.  Mempelajari berbagai macam hal baru dan harus diserap hanya dalam waktu singkat.  Seolah bisa membaca pikiran saya, Mirza kemudian berkata, “Saya tahu kalau wartawan daerah sangat jarang membahas tentang ekonomi.  Pembahasan tentang politik tentu lebih menarik daripada inflasi.  Apalagi soal pilkada.  Tapi tahukah kalian, incumbent itu bisa turun dari tahtanya hanya dengan kita mengotak-atik inflasi.  Mengapa?  Karena inflasi berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.”

Merasa apa yang dikatakan oleh orang nomor dua di Bank Indonesia benar, saya mulai tertarik untuk menyimak materi-materi yang akan segera dibawakan oleh orang-orang berkompeten dari Bank Indonesia tersebut.

Ada tiga materi yang diberikan kepada kami.  Tiga materi tersebut melingkupi tiga fungsi BI yang saya sebutkan tadi.  Materi pertama, tentang inflasi dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), materi kedua tentang LTV (Loan to Value), dan yang ketiga tentang GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai). Dari tiga materi tersebut, inflasi dan GNNT lah yang cukup akrab di telinga saya.  Terutama tentang inflasi.

Lebih dari setahun saya menjadi wartawan, setiap bulan, tepatnya tanggal 1, dengan rajin saya membaca rilis yang diberikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Kediri.  Sebagai salah satu dari 8 kota penyusun inflasi di Jawa Timur, naik turunnya inflasi di kota tahu ini memang selalu diawasi oleh BI sebagai tolok ukur daerah-daerah di sekitarnya.  Makanya, tidak heran kalau TPID di Kota Kediri selama ini mati-matian menekan inflasi yang ada di Kota Kediri.

Senin (3/10) kemarin, saya juga mendapat email dari BPS tentang update inflasi di Kota Kediri selama September.  Inflasinya masih di bawah 1 persen, yakni 0,21 persen.  Rendah jika dibanding dengan inflasi di daerah luar Jawa Timur, tapi cukup tinggi jika hanya dilihat dari lingkup provinsi.  Menurut rilis dari BPS tersebut, Kota Kediri berada di urutan kedua dengan inflasi tinggi.  Hanya terpaut 0,01 persen dari Jember yang menduduki peringkat pertama.

Kembali ke Jakarta, ada tiga narasumber yang dihadirkan untuk mengedukasi para wartawan yang kemarin berpakaian rapi dengan celana kain dan kemeja.  Mereka adalah Noor Yudanto, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Moneter, Winny Purwanti, Deputi Direktur Pengembangan UMKM, dan Budiono, Deputi Direktur Departemen Regional.  Tema dari materi pertama ini adalah “Pengendalian Inflasi Daerah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Program Klaster Pengendalian Inflasi”.

Sebagai awalan, Noor Yudanto menjelaskan, inflasi adalah keadaan di mana harga-harga komoditas mengalami kenaikan yang terus menerus, dan tidak hanya terjadi di satu lingkup saja, namun secara umum.  Setiap daerah, memiliki variabel penghitung inflasi yang berbeda-beda.  Variabel di Kota Kediri tentu berbeda dengan di daerah pesisir.  “Tergantung trend di daerah itu.  Oleh sebab itu, ada 800 variabel penghitung yang kami siapkan untuk menghitung inflasi ini,” ujar Noor.

Kemudian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi?  Noor menjelaskan, ada dua hal, yakni permintaan masyarakat akan barang dan jasa meningkat dan kenaikan biaya produksi.  Nah, hal pertama selalu terjadi pada saat hari-hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.  Jangan heran jika pada saat-saat tersebut harga naik.  Permintaan yang berlebihan menyebabkan pasokan dari komoditas juga menjadi terbatas.  Untuk menambah hasil produksi, biaya produksi juga harus ditingkatkan.  Hal itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya kenaikan harga.

Budiono, Deputi Direktur Departemen Regional mengungkapkan, untuk mengendalikan inflasi, yang dibutuhkan tidak hanya tindakan dari TPID namun juga pola konsumsi masyarakat itu sendiri.  “Seperti saat lebaran kemarin.  Dari jauh-jauh hari, BI dan pihak-pihak yang terkait lain sudah berkoordinasi dengan pihak penyedia komoditas.  Jadi meskipun tidak melakukan pembelian massal, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir akan kehabisan,” jelasnya.

Inilah mengapa kemudian peran media menjadi sangat penting.  Bank Indonesia tidak mungkin memberikan sosialisasi di tiap daerah tentang hal tersebut.  Melalui media, BI berharap bisa menaikkan ekspektasi masyarakat terhadap TPID, yang termasuk di dalamnya adalah BI. Bahwasanya, setiap program yang BI buat berkaitan dengan penekanan inflasi, pasti sebelumnya sudah dipehitungkan baik-baik keuntungan dan kerugiannya.

Mengkomunikasikan tentang program dan kinerja TPID ke masyarakat, termasuk salah satu dari tugas TPID selain tiga tugas lainnya, yakni memastikan ketesediaan pangan, keterjangkauan harga, dan pendistribusian.  Jika TPID bisa menjalankan keempat tugas tersebut dengan baik, maka inflasi daerah pun akan terjaga.  Inflasi daerah akan memperngaruhi inflasi nasional, dan inflasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kesejahteraan masyarakatnya pun juga akan terjamin.  Dan kesejahteraan masyarakat adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja dengan baik.

Untuk informasi, inflasi nasional hingga Agustus ini masih bertahan di angka 3,5 persen.  Angka ini diharapkan bisa dipertahankan hingga akhir tahun ini setelah di tahun sebelumnya inflasi di Indonesia juga bisa ditekan hingga 3,3 persen.  Karena perlu diketahui, pada tahun 2013 dan 2014, angka inflasi nasional telah menyentuh angka 5 persen.

Langkah apa yang diambil oleh BI pusat dan daerah dalam rangka menahan laju inflasi?  Bila dari sisi permintaan, bisa dipengaruhi oleh BI dengan kebijakan moneter.  Namun menurut data yang dihimpun oleh BI selama ini, karakteristik inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi dari sisi yang di luar kontrol oleh BI, seperti kondisi iklim dan bencana alam.  Untuk mengatasinya,  jawabannya ada pada satu-satunya pemateri wanita, Winny Purwanti, yakni dengan mengembangkan klaster.  program pemberdayaan sektor riil dan UMKM melalui pola klaster.
“Adapun sektor/komoditas yang dipilih antara lain didasarkan pada kriteria komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi. Dengan demikian fasilitasi dapat membantu meningkatkan pasokan, memperbaiki jalur distribusi serta mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif. Meskipun demikian, program juga juga dilakukan pada komoditas yang berorientasi ekspor atau komoditas unggulan wilayah,” jelasnya.

Yang namanya wartawan, pantang untuk melepas narasumber tanpa melakukan door stop.  Segera setelah para narasumber, termasuk Mirza Adityaswara turun dari panggung, puluhan wartawan sudah menantinya di depan pintu.  Karena saya duduk di depan sendiri, saya jadi sedikit harus bersusah payah untuk menerobos kerumunan wartawan yang ternyata lebih ngeyel daripada saya.

Untung saja, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik, yang diajukan oleh wartawan-wartawan senior di sana kepada Mirza Adityaswara.  Bagaimana pengaruh pilkada dengan inflasi nantinya?  Mengingat pilkada juga bisa disebut sebagai pesta politik.  Dan yang namanya pesta, pasti uang yang beredar juga tidak akan sedikit.  Akankah ada pengaruhnya bagi inflasi, baik di daerah maupun nasional?

Mirza menjawab dengan optimis, bahwasanya pesta politik tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap naik turunnya inflasi.  Tidak seperti dulu dimana kampanye bisa dilakukan sebebas-bebasnya, mulai tiga tahun terakhir ini, kampanye sangat dibatasi.  “Sehingga peluang terjadinya gejolak pun juga kecil,” tegas Mirza.
Benarkah?  Saya jadi tidak sabar menunggu pilkada. (ela/bersambung)

 

Follow Untuk Berita Up to Date