Anggota Dewan Ramai-ramai Serahkan Motor dan Mobdin, Ada Apa?

Trenggalek, koranmemo.com – Para anggota DPRD Kabupaten Trenggalek ramai-ranai menyerahkan sepeda motor dan mobil dinas (mobdin). Sebab, sesuai aturan jika anggota DPRD sudah mengantongi tunjangan transportasi per bulan, maka semua kendaraan dinas akan ditarik ke pemkab. Termasuk mobil ketua fraksi dan ketua komisi.

Sekretaris DPRD Kabupaten Trenggalek, Abu Mansur  menjelaskan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. ”Kalau sudah dapat tunjangan, ya secara otomatis kendaraan itu akan ditarik,’’ ungkapnya, Kamis (10/8).

Dijelaskan, ditariknya mobil operasional dewan sudah diganti dengan tambahan tunjangan transportasi per bulan. Nominalnya juga cukup banyak. Jika dewan tetap berharap ada mobil dinas maka dikhawatirkan menyalahi aturan.

”Kalau digunakan untuk pribadi (anggota DPRD) itu tidak boleh karena tidak sesuai aturan. Selama ini di setwan juga sudah ada kendaraan operasional,’’ tandasnya.

Disinggung mengenai persoalan dewan mengajukan kendaraan dengan dalih untuk kegiatan operasional komisi, permintaan itu sesuai aturan tak diperbolehkan. ”Operasional nanti tetap ikut setwan,’’ jelasnya.

Terkait dengan penarikan mobil dinas DPRD, Abu menjelaskan, akan menunggu aturan dari bupati dan ditetapkannya perda. “Saat ini perda masih dibahas di DPRD. Jikalau PP turun, berarti ada permennya. Baru setelah itu kita akomodir dalam perbup,’’ pungkasnya.

Abu Mansur mengungkapkan setidaknya nanti yang ditarik adan sepuluh unit mobil yang akan dikembalikan dan 45 unit sepeda motor yang sekarang masih dipakai anggota.

“Mungkin saja untuk yang dipakai Pimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek tetap digunakan karena masih melekat pada jabatannya sebagai unsur pimpinan DPRD,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Trenggalek tetap berharap masing-masing komisi dan alat kelengkapan harus ada kendaraan.
”Jadi nanti kita tetap berharap tidak semua mobil ditarik. Harus ada yang ditinggal di sini (DPRD) untuk kegiatan operasional kantor,’’ ujar ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Trenggalek, Pranoto.

Dijelaskan, minimal mobil dinas yang ditinggal di kantor dewan setidaknya ada enam. Masing-masing untuk empat kegiatan operasional di empat komisi, ditambah dua untuk kegiatan alat kelengkapan badan kehormatan (BK) dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

”Tentunya mobil dinas tidak untuk perorangan.Tetapi untuk kebutuhan operasional mulai komisi dan alat kelengkapan,’’ lanjutnya.

Namun Pranto juga berpesan agar dalam pembahasan ini betul-betul memperhatikan kondisi kegiatan anggota yang makin kini makin padat.
“Kegiatan anggota sekarang ini sudah bertambah banyak dari tahun sebelumnya, itu harus menjadi pertimbangan,”pungkasnya.

Reporter : Agus Riyanto

Editor : Hamzah Abdillah

Follow Untuk Berita Up to Date

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.