Ada Fee Untuk Upeti Proyek ?

KPK Bidik Dugaan Penyimpangan Proyek

Nganjuk, Koran Memo – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan penyimpangan mekanisme pengadaan proyek tahun anggaran 2008 sampai 2014 masih terus bergulir. Setelah kedatangan tim anti rasuah pada pertengahan Januari 2016 lalu, beberapa pihak mulai dari rekanan proyek hingga pihak eksekutif sudah dipanggil ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Banyak dugaan yang muncul terkait pemanggilan dan pemeriksaan berbagai pihak tersebut oleh KPK. Di antaranya mulai dari dugaan saling pinjam bendera, tindak pidana persaingan usaha (TPPU), hingga gratifikasi. Semua dugaan itu disebut-sebut mengarah kepada pejabat yang sangat berpengaruh di Kabupaten Nganjuk.

Sumber Koran Memo membenarkan adanya berbagai dugaan penyimpangan mekanisme proyek dalam kurun waktu tersebut. Dia menyebut ada fee sekitar 15 persen yang diberikan kepada pejabat agar bisa memenangkan lelang tender proyek fisik. Selain itu, fee juga mengalir dalam sistem ijon atau saling pinjam bendera proyek. “Ada jatah yang dibagi pejabat,” ungkapnya.

Sumber itu juga mengungkapkan pejabat meminta agar fee dibayar dimuka tapi permintaan itu ditolak. “Saya saat itu menolak saat disuruh membayar di depan. Seluruh permainan pada waktu itu dikondisikan oleh pejabat,” imbuhnya.

Sementara itu, sumber Koran Memo yang lain juga mengakui jika dipanggil KPK ke Jakarta karena adanya dugaan penyimpangan mekanisme proyek. Bahkan dia mengaku selama ini hanya diperalat karena bendera perusahaannya sering dipinjam oleh orang dekat pejabat setempat. Selain itu, dia juga mengatakan jika proyek yang dikerjakan sudah banyak campur tangan pihak tertentu sehingga banyak belanja yang tidak sesuai.

Terpisah, Puji Santoso, Ketua DPRD Nganjuk pada wawancara sebelumnya mengaku siap jika pihaknya dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada KPK. Dia akan meminta pihaknya untuk kooperatif jika harus dipanggil KPK untuk memberi informasi yang dibutuhkan. “Kita akan selalu siap dan kooperatif jika keterangan dari kita dibutuhkan oleh KPK,” ujarnya.

Untuk diketahui, proses penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemkab Nganjuk terkait penyalahgunaan wewenang dalam proyek APBD 2009-2014, terus berlanjut hingga berita ini ditulis. Setelah memeriksa dua pejabat dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Nganjuk, giliran NM dan ER, dua pejabat dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Nganjuk yang diperiksa di gedung KPK Jakarta.

Bunyi surat panggilan atau undangan KPK terhadap pejabat dinas PU pengairan ini juga hampir sama dengan pejabat Bina Marga sebelumnya. Yaitu, seputar dugaan tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi. Selain itu, beredar kabar juga jika pada pelaksanaan proyek pada kurun waktu tersebut marak praktek saling pinjam bendera perusahaan. (and)

 

Follow Untuk Berita Up to Date