3 OPD Diajukan Penilaian WBK dan WBBM ke Kemen PAN RB

Sidoarjo, koranmemo.com – Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Saiful Ilah saat membuka acara Pemantapan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur di Gedung Serbaguna Sidoarjo Sport Center (SSC) Jl. Lingkar Timur, Senin (04/6/2018).

Keseriusan pemkab Sidoarjo dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani ditunjukkan dengan diajukannya tiga instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) untuk mendapat penilaian Zona Integritas WBK dan WBBM.Ketiga instansi tersebut yaitu Kecamatan Sukodono, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Ketiga instasi tersebut sudah masuk dalam tahap verifikasi lapangan yang beberapa waktu yang lalu sudah dikunjungi oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian PAN RB Muhammad Yusuf Ateh.

“Kita (Pemkab Sidoarjo) sudah mengajukan tiga instansi untuk dijadikan percontohan zona integritas WBK dan WBBM, beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan tinjau lapangan oleh Pak Yusuf Ateh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian PAN RB, kita tunggu hasilnya mudah-mudahan mendapat nilai bagus,” terang Saiful Ilah.

Saiful Ilah terus mendorong instansi dan OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. “Khusus instansi yang bergerak pada pelayanan publik  harus segera melakukan perubahan dengan cara memperbaiki layanan di instansinya, pimpinannya harus punya inovasi dan yang paling penting adalah punya semangat mewujudkan birokrasi yang bersih dan birokrasi yang melayani“, ujarnya.

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Menpan RB Didid Noordiatmoko mengatakan ,  Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Hal tersebut juga harus didukung dengan hasil survei eksternal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan yang menyatakan baik, di mana nilai IPK minimal 13,5 dari maksimal 15, serta telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sama seperti WBK, predikat ini hanya diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria 6 area perubahan dan didukung hasil survei eksternal IPK dan Indek Persepsi Kualitas Pelayanan yang baik, minimal 13,5 dari nilai maksimal 15,” ujarnya.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Sidoarjo Ahadi Yusuf mengungkapkan, saat ini masih tiga instansi yang telah diajukan sedangkan instansi lain sedang dalam mempersiakan diri dan proses berbenah.

“Perlunya dilakukan skala perioritas pengajuan instansi mana yang harus diusulkan menjadi zona integritas WBK dan WBBM,  saat ini Pemkab akan mendorong instansi OPD yang bergerak pada pelayanan publik agar mempercepat langkah dan menyiapkan diri untuk kemudian akan kita usulkan ke Kemenpan RB,” tandasnya.

Reporter: Yudhi Ardian
Editor: Achmad saichu

Follow Untuk Berita Up to Date