2 Hari Jelang Pemilu, Ini yang Dilakukan Polresta Kediri

Kediri, koranmemo.com – Dua hari menjelang Pilpres 2019, Polres Kediri Kota melaksanakan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019, di halaman Mapolres Kediri Kota, Senin (15/4). Dalam pengamanan ini, melibatkan petugas gabungan Polri, Brimob, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Linmas.

Kapolres Kediri Kota, AKBP Anthon Haryadi mengatakan, petugas gabungan perlu memperhatihan hal yang harus diantisipasi, seperti saat penghitungan dan rekapitulasi diperkirakan sampai malam hari sehingga perlu disiapkan penerangan yang cukup serta stamina seluruh penyelenggara Pemilu termasuk seluruh petugas keamanan baik TNI, POLRI dan Linmas yang prima.

Petugas, lanjutnya, harus menekankan kembali akan komitmen TNI – Polri untuk senantiasa menjaga netralitas serta menjamin penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan damai. “Kami mengerahkan 602 personel, terdiri dari 402 personel Pam TPS dan 200 personel Satgas operasi,” jelasnya, saat ditemui koranmemo.com.

Selain itu, dari pihak TNI ada 212 personel Babhinsa yang tersebar di masing-masing desa maupun kelurahan di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Untuk Linmas, dari delapan kecamatan bersiaga 4.060 personel yang tersebar di TPS, serta tiap TPS ada dua personel Linmas. “Untuk TPS yang dinilai rawan terutama di Lapas, ada satu personel Polri yang berjaga. Sedangkan di daerah lain, satu personel memantau empat sampai lima TPS,” sahutnya.

TNI-Polri, sambungnya, selaku institusi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu serentak tahun 2019, jika menemukan adanya gangguan keamanan yang akan menghambat jalannya proses demokrasi harus segera mengambil tindakan tegas. Ini sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya Pemilu serentak Tahun 2019.

Pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu juga akan memberikan imbauan dalam bentuk spanduk. “Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pasal 531 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 Tahun dan denda maksimal Rp 48 Juta,” jelasnya.

Selain itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat, supaya tidak merasa resah dengan gencarnya berita-berita hoaks. Petugas diimbau, terus melakukan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. “Karena mereka merupakan ujung tombak yang berada di lapisan masyarakat,” tuturnya.

Dijelaskan, pada saat pemungutan suara pada hari Rabu (17/4), seluruh petugas keamanan dan penyelenggara Pemilu harus menjaga seluruh logistik Pemilu sehingga kelengkapan logistik dapat terjaga. Petugas harus siap melayani masyarakat yang akan melaksanakan pencoblosan, terlebih lagi pasca pemungutan suara, saat rekapitulasi, maupun pengembalian logistik, harus melakukan pengawalan dengan maksimal.

Ditambahkan, petugas harus memahami bahwa tugas pengamanan Pemilu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Anthon berharap, tugas ini menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa bila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas.

Reporter : Okpriabdhu Mahtinu

Editor : Achmad Saichu

Follow Untuk Berita Up to Date