199 Kendaraan Plat Merah Belum Bayar Pajak

Jombang, koranmemo.com – Tunggakan pembayaran pajak kendaraan ternyata tidak hanya terjadi untuk kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Kendaraan dinas plat merah juga banyak yang belum membayar pajak baik pajak tahunan maupun lima tahunan.

Data Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jatim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Jombang menyebutkan, ada 119 kendaraan dinas yang belum membayar pajak. “Rinciannya adalah 116 kendaraan roda dua dan 83 kendaraan roda empat dari total 3.361 kendaraan berplat merah Jombang,” kata Kabid Penagihan Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jatim UPT Dinas Jombang, Arifin, Rabu (2/11).

Alasan keterlambatan pembayaraan pajak, lanjut Arifin yakni belum diajukannya tagihan tersebut kepada pengelola keuangan dan aset daerah, sehingga belum bisa membayar pajak. “Semua kendaraan yang ada di pemkab, adalah menggunakan nama Pemkab Jombang, sehingga tidak dapat diindentifikasi dinas mana yang paling banyak menunggak,” imbuhnya.

Masih menurut Arifin, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera membayarkan tagihan tunggakan pajak yang ada. “Satu hari setelah masa pajak habis secara otomatis akan keluar tagihan dan saat ini sudah kami kirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang,” pungkasnya.

Sementara, adanya tunggakan pajak kendaraan dinas menjadi sorotan dari kalangan aktivis LInK (Lingkar Indonesia Untuk Keadilan) Jombang. Aan Anshori, tokoh LInK menganggap jika fakta menunggak pajak terlebih dilakukan pemerintah adalah hal yang memalukan. Sebab, disini  menunjukkan begitu rendahnya kualitas kesadaran aparat negara yag digaji dengan uang rakyat.

Ditambah lagi setiap tahun Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko selalu mengingatkan agar masyarakat tetap membayar pajak sesuai jatuh tempo. Namun jika dilihat pada fenomena ini, justru pemerintah sendiri yang melakukan penunggakan pajak.” Ini sangat memalukan. Bagaimana bisa kendaraan yang dikendarainya menunggak pajak,” ujar  Aan, Kamis (3/11).

Selain itu, ia juga mendesak agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang, untuk  merilis data SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mana saja yang belum bayar pajak. “Kita meminta agar DPPKAD segera menunjukannya pada publik agar semua masyarakat tahu bahwa mental pejabatnya semacam itu,” tegas Aan dengan nada menyindir. (ag)

 

Follow Untuk Berita Up to Date